ID Realita – Sidang Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati membongkar fakta mengejutkan mengenai dugaan intervensi anggaran oleh Bupati Sudewo. Mantan Kepala BPKAD, Sukardi, bersaksi bahwa tekanan politik telah muncul jauh sebelum Sudewo resmi menjabat. Munculnya Skandal Anggaran Kabupaten Pati ini seketika memicu ketidakpastian proyek dan mengacaukan birokrasi di lapangan.
Sudewo Intervensi Anggaran Sebelum Pelantikan
Meskipun Bupati Pati dan DPRD telah menetapkan APBD 2025 pada Desember 2024, Sudewo diduga mengambil alih kontrol anggaran lebih awal. Pasca memenangi Pilkada November 2024, ia langsung mencampuri urusan pemerintahan.
Dalam kesaksiannya, Sukardi menyebut Sudewo memerintahkannya untuk menahan sebagian anggaran hingga pelantikan resmi. Instruksi sepihak tersebut menghentikan sejumlah proyek strategis dan membingungkan para pejabat teknis di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fakta ini memperkuat indikasi adanya Skandal Anggaran Kabupaten Pati yang terencana dengan matang.
Realokasi Drastis dan Ambisi “Betonisasi” Jalan
Setelah resmi menjabat pada Februari 2025, Sudewo mengambil langkah dramatis melalui Perbup No. 5/2025. Ia merombak anggaran secara besar-besaran dengan dalih efisiensi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan pola yang kontradiktif dan merugikan publik.
Pada perubahan APBD Juli 2025, anggaran infrastruktur jalan melonjak tajam dari Rp40 miliar menjadi Rp330 miliar. Sudewo menaikkan anggaran tersebut hampir tujuh kali lipat dengan cara memangkas hingga 80 persen dana di hampir seluruh OPD lain. Ambisi “betonisasi” ini terindikasi mengorbankan sektor-sektor vital pelayanan masyarakat.
Kebijakan Anggaran Lumpuhkan Kesehatan dan Pendidikan
Dampak pemotongan anggaran kini mulai menghantam masyarakat secara nyata. Dengan sisa dana hanya 20 persen, berbagai dinas hampir tidak bisa menjalankan kegiatan operasional mereka. Sektor kesehatan pun menjadi korban pertama dari kebijakan radikal ini.
RSUD Soewondo terpaksa memberhentikan 220 karyawan tanpa pesangon karena ketiadaan dana operasional. Para pengamat menilai pengalihan dana ke proyek jalan merupakan celah rawan praktik korupsi, mengingat rekam jejak Sudewo yang pernah terseret kasus komisi pembangunan jalan kereta api (DJKA). Penemuan ini semakin memperkeruh Skandal Anggaran Kabupaten Pati yang kini tengah diselidiki.
Arus Pemakzulan Semakin Menguat
Meskipun Sudewo sempat mengembalikan uang komisi ke KPK dalam kasus sebelumnya, publik tetap meragukan integritasnya. Aliansi masyarakat menilai Sudewo telah gagal menjaga amanah rakyat dan merusak proses demokrasi yang bermula dari level Musrenbang.
Kini, komunitas seperti NEW KAAP mulai menyuarakan langkah ekstrem. Mereka menganggap kritik saja tidak cukup untuk memperbaiki keadaan. Oleh karena itu, pemakzulan kini menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan APBD Pati dari kehancuran lebih lanjut.
Dapatkan fakta pertama dan update berita harian langsung di ponsel Anda melalui Saluran Resmi ID Realita Sekarang .
