DPR Desak Pemerintah Tata Ulang Aturan Pertambangan Rakyat

ID Realita – Anggota Komisi Tujuh DPR RI Rofik Hananto meminta pemerintah segera menata kembali seluruh tata kelola sektor pertambangan milik rakyat. Desakan tersebut muncul menyusul insiden maut delapan penambang yang terjebak pada lubang galian emas ilegal di wilayah Kabupaten Banyumas.

Rofik menyampaikan belasungkawa mendalam setelah tim SAR gabungan memutuskan untuk menghentikan seluruh proses pencarian korban di lokasi kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat harus menjadikan peristiwa tragis ini sebagai momentum perbaikan sistem perizinan tambang rakyat di Indonesia.

Politisi Fraksi PKS ini mendorong percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat guna menjamin keselamatan para pekerja serta menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah tidak boleh melepaskan tanggung jawab pembinaan terhadap aktivitas tambang ilegal yang kini marak terjadi pada berbagai pelosok negeri.

Rofik mengkritik kebijakan yang masih bersifat sentralistik karena menteri memegang penuh wewenang pemberian izin bagi perseorangan maupun lembaga koperasi. Aturan tersebut terbukti menghambat proses legalisasi tambang sehingga memicu menjamurnya praktik ilegal yang sangat membahayakan nyawa seluruh masyarakat sekitar.

Kurangnya pengawasan dari kementerian terkait mengakibatkan ribuan lokasi tambang beroperasi tanpa memenuhi standar prosedur keselamatan kerja yang sangat ketat. Data Kementerian ESDM menunjukkan kehadiran lebih dari dua ribu tujuh ratus lokasi tambang tanpa izin resmi di seluruh wilayah.

Rofik menawarkan solusi berupa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengelola seluruh potensi kekayaan alam. Kerja sama tersebut akan memastikan operasional pertambangan rakyat berjalan aman sesuai rencana tata ruang daerah tanpa merusak ekosistem hutan.

Bencana di Desa Pancurendang bermula saat air tiba-tiba menggenangi lubang tambang hingga menjebak delapan warga asal Kabupaten Bogor tersebut. Tim penyelamat akhirnya menyatakan seluruh korban meninggal dunia setelah upaya penyedotan air selama berhari-hari tidak membuahkan hasil yang memuaskan.

Kini pemerintah harus mengambil langkah konkret guna menertibkan seluruh lubang tambang ilegal demi melindungi keselamatan jiwa warga negara Indonesia. Penataan ulang sektor ini akan memberikan jaminan perlindungan hukum serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui pengelolaan sumber daya alam.