ID Realita

Aktual Terpercaya

Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

#Patar sihotang

Ketua Komisi Informasi Pusat dan Jakarta Terkesan Jarkoni dan Arogan

News
4 bulan yang lalu
Patar Sihotang menjelaskan bahwa masyarakat Pemantau Keuangan Negara (PKN) di seluruh Indonesia merasakan kekecewaan dan keresahan akibat tindakan arogan dan munafik dari Komisioner Komisi Informasi Jakarta.

Komisioner KIP Dianggap Arogan, PKN berkabung dan Minta KIP Dibubarkan

News
9 bulan yang lalu
Patar Sihotang menjelaskan bahwa proses hukum dimulai dari laporan masyarakat Pemantau Keuangan Negara (PKN) mengenai dugaan korupsi dalam pelaksanaan Bantuan Dana Hibah TA 2020 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

PKN Apresiasi Kapolda dan Dirkrimsus Polda Jatim atas Penahanan Dua Pelaku Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan

Hukum
9 bulan yang lalu
Patar Sihotang dari masyarakat Pemantau Keuangan Negara (PKN) menyatakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terkait laporan tindak pidana atas keterbukaan informasi yang dihentikan tanpa alasan yang jelas.

PKN Laporkan Dirkrimsus Polda Jabar ke Propam Mabes Polri Terkait Penghentian Laporan

Hukum
11 bulan yang lalu
Patar mengungkapkan bahwa Rivona terhalang oleh kondisi kesehatannya, tidak memiliki uang untuk transportasi, dan paspornya ditahan oleh perusahaan agen di Malaysia

HTW Lapor ke Kemenlu adanya Korban Perdagangan Manusia di Ipoh Malaysia, Ini Fakta-Faktanya

Hukum
11 bulan yang lalu
aksi waktu demo yang akan diadakan pada hari di minggu ke 3 Januari 2025 dengan massa 100 orang.

Tuntut 8 Laporaan Belum ada yang masuk penyidikan, PKN Akan Aksi Pada Minggu Ketiga Januari 2025

News
12 bulan yang lalu

Diduga Pelanggaran HAM, 3 Oknum Komisioner di Laporkan PKN Ke Komnasham

Hukum
1 tahun yang lalu
Aksi di DPR RI Pusat menuntut agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana disahkan. Draft RUU telah diserahkan oleh pemerintah lima tahun lalu, namun anggota DPR RI belum memprosesnya menjadi undang-undang.

PKN Demo di 4 Lembaga Negara di Jakarta

News
1 tahun yang lalu
Patar menilai Kementerian Pekerjaan Umum terkesan melindungi korupsi dengan hanya meminta pengembalian dana tanpa melanjutkan kasus ke tahap penyidikan, yang dianggap mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum Diduga Melindungi Korupsi

News
1 tahun yang lalu
Tutup Iklan