ID Realita– Pemerintah dan Bank Indonesia berhasil mencapai sasaran inflasi tahun 2024 sebesar 1,57% (yoy) terjaga dalam rentang sasaran 2,5% ±1%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal serta sinergi pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dia menilai tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Inflasi yang terkendali diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tetap kuat.
“Terhadap capaian di 2024, kami berterima kasih kepada Gubernur BI, Menteri Dalam Negeri, dan seluruh Kementerian/Lembaga yang bekerja keras agar ini bisa dicapai, dan khusus untuk 2025 yang pertama (harus dilakukan) adalah menjaga inflasi di kisaran 2,5%±1% untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers usai High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) Tahun 2025, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1).
Realisasi inflasi 2024 tersebut menurun dibandingkan 2023 yang sebesar 2,61% (yoy) dan merupakan terendah dalam dua dekade terakhir.
Inflasi Indonesia di 2024 juga lebih rendah dibanding beberapa lainnya seperti G-20 yakni Argentina (118% yoy), Turki (44,28% yoy), Rusia (9,5% yoy), dan Amerika Serikat (2,90% yoy).
Sementara itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang solid sebesar 4,95% (yoy) pada triwulan III-2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan banyak negara lain (seperti Prancis 1,20%, Inggris 1,00% dan Italia 0,5%).
Menurut data WEO IMF Oktober 2024, Indonesia menempati urutan ke-8 sebagai ekonomi terbesar di dunia berdasarkan Produk Domestik Bruto (GDB) yang disesuaikan dengan Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP) pada 2024, dengan GDP PPP sebesar USD4,4 triliun, mengungguli Perancis dan Inggris.
High Level Meeting TPIP telah menyepakati tiga langkah strategis untuk menjaga stabilitas inflasi IHK. Langkah-langkah tersebut meliputi menjaga inflasi pada kisaran 2,5%±1% di tahun 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF) antara 3,0%-5,0%, dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah melalui Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027.
Peta jalan ini mencakup upaya untuk memastikan keterjangkauan harga pangan dan tarif angkutan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HKUN), meningkatkan produktivitas pangan untuk menjaga pasokan, memastikan distribusi pangan dari wilayah surplus ke defisit, memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan, serta meningkatkan komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.
Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) akan terus diimplementasikan pada 2025 untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga. Pemerintah juga akan mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dengan tema “Produktivitas untuk Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga” pada 28 Agustus 2025 di Istana Negara Jakarta, dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Anggaran Ketahanan Pangan pada 2025 bertujuan melindungi harga pangan dalam negeri dari gejolak harga global, memberdayakan petani kecil, dan mencapai swasembada pangan. Pemerintah mengalokasikan Rp144,6 triliun untuk tujuan ini, melalui strategi diversifikasi pangan, stabilisasi harga, dan peningkatan produktivitas petani.
“Dukungan APBN untuk ketahanan pangan juga diberikan melalui TKD Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik seperti pembangunan jaringan irigasi dan jalan pertanian maupun non fisik seperti pekarangan pangan lestari, pelayanan penyuluhan pertanian, dan puskeswan,” jelasnya.
Pemerintah berusaha menjaga stabilitas harga pangan tahun ini melalui berbagai Paket Stimulus Ekonomi. Stimulus tersebut termasuk diskon harga tiket pesawat dan penyelenggaraan kembali Harbolnas 2025, program Epic Sales 2025, BINA Diskon 2025, diskon tarif tol, serta stabilisasi harga pangan, khususnya untuk Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran.
Paket Stimulus Ekonomi yang sedang berlangsung mencakup sejumlah bantuan, seperti bantuan pangan beras untuk 16 juta KPM sebesar 10 kg per bulan pada Januari-Februari 2025, diskon tarif listrik bagi pelanggan dengan daya 450 VA hingga 2200 VA selama periode tersebut, serta pengenaan PPN dan PPh DTP untuk sektor properti, otomotif, dan padat karya. Selain itu, ada upaya untuk mengoptimalkan penyaluran KUR dan realisasi panen padi pada kuartal pertama 2025.
Pemerintah akan mendukung skema Kredit Padat Karya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri nasional. Skema ini fokus pada revitalisasi mesin dan peningkatan produktivitas di sektor industri padat karya. Fitur utamanya meliputi plafon pinjaman antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar, suku bunga lebih rendah, dan jangka waktu pinjaman fleksibel antara 5-8 tahun.
“Pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5% untuk masing-masing debitur dan telah menyediakan anggaran sebesar Rp20 triliun pada 2025 untuk mencapai target penyaluran. Skema kredit ini ditujukan untuk sektor-sektor industri padat karya, seperti pakaian jadi, tekstil, furnitur, kulit, barang dari kulit, alas kaki, mainan anak, serta makanan dan minuman,” tutup Menko Airlangga.
