ID Realita– Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyoroti harga gabah yang hanya mencapai Rp5.000 per kilogram, yang dianggap merugikan petani Indonesia.
Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, menyatakan bahwa harga gabah yang rendah bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan harga pokok pembelian (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Saya ingin menekankan, memberi tahu pada masyarakat jangan sampai gabah dibeli murah. Ini penting ya. Peran Bulog diperkuat, Instruksi Presiden jelas, HPP Rp6.500 per kilogram. Tapi kalau kurang-kurangnya ya jangan Rp5.000, saya kira itu menyengsarakan petani kita,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi, Selasa (14/1/2025).
Sudaryono mengingatkan bahwa pemerintah melalui Bulog akan mulai menjalankan kebijakan penyerapan gabah dengan harga yang sesuai HPP pada 15 Januari 2025.
Sudaryono juga meminta seluruh daerah di Indonesia untuk mematuhi Instruksi Presiden (Inpres) dalam menjaga stabilitas harga gabah.
“Semua daerah seluruh Indonesia serentak harus mematuhi Instruksi Presiden. Jangan ada lagi harga gabah Rp5.000 apalagi dibawah Rp5.000,” tegasnya.
Selain itu, Sudaryono menjelaskan bahwa pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah memberikan perhatian besar terhadap sektor pertanian.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mendorong produksi pertanian dengan meningkatkan alokasi pupuk subsidi sebanyak 100%, dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton.
Pemerintah, lanjut Sudaryono, juga menyediakan benih, alat mesin pertanian (alsintan), serta membangun infrastruktur irigasi dan pompaniasi untuk mendukung petani.
“Saya mau nanya sama petani, urusan pupuk beres atau enggak? Beres, ya. Tepuk tangan untuk Bapak Presiden dan Pak Menteri Pertanian. Jadi Bapak-Ibu semuanya, Presiden kita belum genap tiga bulan jadi Presiden, sudah pokoknya semua diberesi, bibitnya diberesi, irigasinya kita beresi, pompa juga sudah tersedia. Yang penting petaninya semangat,” jelasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mencapai target swasembada pangan dalam waktu dekat, memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
