IDRealita– Ribuan nelayan Juwana berunjuk rasa di kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Mereka keberatan dan menolak Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dinilai memberatkan nelayan.
Dalam orasinya, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pati, Rasmijan mengatakan aturan dalam PP tersebut memberatkan nelayan.
Merasa diberatkan untuk kerja kita, mengenai peraturan kita PP nomor 11 tahun 2023 dan pelanggaran hak dan Tidak manusiawi (denda) sampai 1000 persen,” kata Rasmijan saat berorasi, Rabu (10/5/2023).
Rasmijan mengatakan ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan nelayan Juwana kepada pemerintah pusat.
Di antaranya soal kapal yang melakukan penangkapan ikan di zona PIT wajib mendaratkan ikan hasil tangkapannya di zona tersebut.
“Adanya peraturan ikan hasil tangkap zona PIT terukur ini sangat memberatkan karena harus bongkar di daerah penangkapan setempat, sedangkan pemerintah belum bisa memfasilitasi,” kata Rasmijan.
Tambahnya, kita harus bongkar di wilayah penangkapan masing-masing, siapa yang mau beli, kalau mau beli harga berapa,” ujarnya.
Rasmijan berharap agar peraturan yang memberatkan nelayan itu wajib dibatalkan.
“Jika tuntutannya tidak dipenuhi, massa nelayan akan menggelar unjuk rasa yang lebih besar ke Jakarta.” tegasnya.
Seorang pendemo, Siswo Purnomo menyatakan kuota penangkapan ikan terukur dengan sistem kuota, disinyalir dapat diberikan kelompok tertentu atau pemilik modal asing.
Kelompok oligarki usaha perikanan tangkap dan membuka ruang untuk penguasaan laut dalam jangka waktu 30 tahun atau sesuai masa berlaku SIUP,” ujarnya.
Sementara itu, Pejabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro yang didampingi Ketua DPRD Pati Ali Badudin menemui massa berjanji akan menyampaikan tuntutan para nelayan kepada pemerintah pusat.
“Ada 7 poin tuntutan, mudah-mudahan dapat diselesaikan di tingkat pusat dan segera,” kata Henggar di depan para pendemo.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin juga berjanji akan menyampaikan tuntutan para nelayan kepada pemerintah pusat.
“Prinsip kami yang ada di DPRD akan mendukung yang menjadi tuntutan Bapak Ibu semuanya, terkait dengan tuntutan, kami siap untuk menandatangani,” kata Ali di lokasi. (red).
